IPHI Siap Jadi Mitra Strategis Pemerintah dalam Meningkatkan Pelayanan Haji

Share

Kupang, iphintt.or.id — Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia atau PP IPHI, Dr. Ir. H. Erman Soeparno, MBA, M.Si., menegaskan bahwa IPHI siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan haji di Indonesia.

Penegasan tersebut disampaikan Erman Soeparno saat memberikan sambutan pada acara pelantikan Pengurus IPHI Provinsi Nusa Tenggara Timur masa khidmat 2026–2031, yang berlangsung pada 6 Juni 2026 di Hotel ASTON Kota Kupang.

Dalam sambutannya, Erman Soeparno menyampaikan bahwa penyelenggaraan ibadah haji merupakan pelayanan umat berskala besar yang membutuhkan tata kelola profesional, transparan, dan terkoordinasi. Karena itu, pemerintah memerlukan dukungan berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat yang memiliki perhatian dan pengalaman dalam bidang perhajian.

Menurutnya, IPHI memiliki posisi strategis karena menghimpun para haji dan hajjah dari berbagai daerah di Indonesia. Pengalaman para alumni haji dapat menjadi modal penting dalam memberi masukan, edukasi, dan dukungan bagi perbaikan layanan haji, baik di tingkat pusat maupun daerah.

“IPHI siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan pelayanan haji. Kita ingin pelayanan haji semakin baik, profesional, transparan, dan berpihak kepada jemaah,” demikian penegasan Ketua Umum PP IPHI dalam sambutannya.

Erman Soeparno menekankan bahwa peran IPHI tidak boleh dibatasi hanya sebagai wadah silaturahmi para alumni haji. Lebih dari itu, IPHI harus hadir sebagai kekuatan moral dan intelektual umat yang mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pembenahan tata kelola haji nasional.

Ia menjelaskan, pelayanan haji mencakup banyak aspek, mulai dari pembinaan calon jemaah, administrasi, transportasi, akomodasi, kesehatan, perlindungan jemaah, hingga pengelolaan keuangan haji. Kompleksitas tersebut membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, lembaga terkait, dan organisasi masyarakat.

Dalam konteks tersebut, IPHI diharapkan dapat memberi masukan konstruktif berdasarkan pengalaman langsung para haji dan hajjah. Masukan dari alumni haji dinilai penting karena mereka pernah merasakan langsung proses pelayanan haji, mulai dari persiapan di tanah air hingga pelaksanaan ibadah di Tanah Suci.

Bagi IPHI NTT, pesan tersebut menjadi dorongan untuk mengambil peran lebih aktif di daerah. Pengurus IPHI NTT masa khidmat 2026–2031 diharapkan dapat membangun sinergi dengan pemerintah daerah, Kantor Wilayah Kementerian Agama, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Sinergi tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai program, seperti edukasi bagi calon jemaah haji, pembinaan alumni haji, pendampingan spiritual, kegiatan sosial, serta penyebaran informasi yang benar dan bermanfaat terkait penyelenggaraan haji.

Erman Soeparno juga menegaskan bahwa gagasan pembentukan Kementerian Haji dan Umrah serta penguatan Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH merupakan bagian dari semangat besar untuk memperbaiki pelayanan haji. IPHI, menurutnya, akan terus mengawal agar setiap kebijakan perhajian benar-benar berpihak kepada kepentingan jemaah.

Di tengah dinamika penyelenggaraan haji yang semakin kompleks, kehadiran IPHI sebagai mitra pemerintah menjadi semakin relevan. IPHI dapat berperan dalam menjembatani aspirasi umat, menyampaikan masukan lapangan, serta membantu pemerintah memperkuat pembinaan dan pelayanan kepada jemaah.

Erman Soeparno mengingatkan bahwa seluruh upaya tersebut harus dilandasi semangat haji mabrur sepanjang hayat. Para haji dan hajjah tidak hanya bertugas menjaga kemabruran pribadi, tetapi juga ikut mendorong lahirnya sistem pelayanan haji yang lebih baik bagi generasi berikutnya.

Kepengurusan IPHI NTT yang baru dilantik diharapkan mampu menjadikan arahan tersebut sebagai dasar gerak organisasi. IPHI NTT perlu hadir sebagai mitra yang aktif, terbuka, dan konstruktif dalam mendukung berbagai program peningkatan pelayanan haji di daerah.

Dengan semangat kebersamaan dan pengabdian, IPHI diharapkan terus menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola haji nasional. Dari pusat hingga daerah, IPHI siap berkontribusi agar pelayanan haji Indonesia semakin tertib, amanah, profesional, dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi umat. (nsl)