Disambut Hangat Kesbangpol, IPHI NTT Paparkan Eksistensi Organisasi dan Program Kerja ke Depan

1.Kes

Iphintt.or.id –  Pengurus Wilayah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melakukan kunjungan silaturahmi dan audiensi ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi NTT pada Senin (27/7/2026) pukul 14.00 WITA. Rombongan dipimpin langsung oleh Ketua PW IPHI NTT, Drs. H. Jamaluddin Ahmad, MM, bersama jajaran pengurus wilayah. Kehadiran rombongan IPHI NTT disambut hangat oleh Kepala Badan Kesbangpol Provinsi NTT, Noldy Hosea Pellokila, S.Sos., MM, di ruang kerjanya. Pertemuan berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan semangat membangun sinergi antara organisasi kemasyarakatan dengan pemerintah daerah. Dalam kesempatan tersebut, Ketua PW IPHI NTT menyampaikan laporan mengenai eksistensi dan perkembangan organisasi IPHI di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ia menjelaskan bahwa IPHI terus berkomitmen menjadi wadah persaudaraan bagi para haji sekaligus berperan aktif dalam pembinaan umat, penguatan nilai-nilai kebangsaan, serta mendukung berbagai program pembangunan daerah melalui kegiatan sosial, keagamaan, dan kemasyarakatan. “IPHI hadir bukan hanya sebagai organisasi yang menghimpun para alumni haji, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun kehidupan masyarakat yang religius, rukun, dan harmonis,” ujar H. Jamaluddin Ahmad. Selain melaporkan kondisi organisasi saat ini, Ketua IPHI NTT juga memaparkan sejumlah rencana program kerja yang akan dilaksanakan dalam waktu mendatang, baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota se-NTT. Program-program tersebut diharapkan mampu memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus meningkatkan kontribusi nyata IPHI bagi masyarakat. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi NTT, Noldy Hosea Pellokila, S.Sos., MM, menyambut baik laporan dan berbagai rencana yang disampaikan oleh pengurus IPHI NTT. Ia mengapresiasi keberadaan IPHI sebagai organisasi kemasyarakatan yang memiliki potensi besar dalam menjaga persatuan, memperkuat nilai-nilai kebangsaan, serta mendukung terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis. Menurutnya, pemerintah daerah melalui Kesbangpol selalu membuka ruang komunikasi dan kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan yang memiliki komitmen untuk berkontribusi bagi pembangunan daerah. Ia berharap IPHI NTT terus memperkuat peran organisasinya hingga ke tingkat kabupaten dan kota sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Audiensi tersebut diakhiri dengan sesi diskusi dan ramah tamah yang berlangsung penuh kehangatan. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan kelembagaan antara PW IPHI NTT dan Pemerintah Provinsi NTT, sekaligus membuka peluang sinergi dalam pelaksanaan berbagai program yang bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan daerah, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan terjalinnya komunikasi yang baik antara IPHI NTT dan Kesbangpol Provinsi NTT, diharapkan berbagai program pembinaan umat, penguatan organisasi, serta kegiatan sosial kemasyarakatan yang akan dijalankan IPHI dapat bersinergi dengan program pemerintah daerah demi mewujudkan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang harmonis, religius, dan berwawasan kebangsaan.(nsl)   Kontributor Berita: Nursalim Foto: Humas PW IPHI NTT

Ketua PW IPHI NTT Drs. Jamaluddin Ahmad, MM Ucapkan Selamat atas Pengukuhan Pengurus Pusat IPHI Periode 2026–2031

Selamat iphi 2026

Iphintt.or.id – Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (PW IPHI) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Drs. H. Jamaluddin Ahmad, MM, bersama jajaran pengurus menyampaikan ucapan selamat kepada Dr. Ir. H. Erman Suparno, MBA., M.Si. atas pengukuhannya sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (PP-IPHI) Masa Bakti 2026–2031. Ucapan tersebut disampaikan bertepatan dengan prosesi pengukuhan Pengurus Pusat IPHI yang berlangsung di The President Lounge, Batavia Tower, Jakarta, Sabtu (25/7/2026). Ucapan tersebut merupakan bentuk apresiasi sekaligus harapan agar kepengurusan baru mampu membawa IPHI semakin maju, memperkuat ukhuwah antarsesama haji, serta meningkatkan kontribusi organisasi dalam pembinaan umat dan pembangunan kehidupan keagamaan di Indonesia. Ketua PW IPHI NTT, Drs. H. Jamaluddin Ahmad, MM, mengatakan bahwa pengukuhan kepengurusan baru menjadi momentum penting untuk memperkuat konsolidasi organisasi dari tingkat pusat hingga daerah agar program-program IPHI dapat berjalan semakin efektif dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. “Atas nama keluarga besar PW IPHI Provinsi Nusa Tenggara Timur, kami mengucapkan selamat dan sukses kepada Bapak Dr. Ir. H. Erman Suparno, MBA., M.Si. atas amanah sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat IPHI Masa Bakti 2026–2031, serta kepada seluruh jajaran Pengurus Pusat yang telah dikukuhkan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, dan kemudahan dalam mengemban amanah demi kemajuan IPHI dan kemaslahatan umat,” ujar Jamaluddin Ahmad. Menurutnya, IPHI memiliki peran strategis sebagai organisasi yang menghimpun para alumni haji untuk terus menjaga nilai-nilai kemabruran melalui berbagai program pembinaan, dakwah, sosial, pendidikan, hingga pemberdayaan masyarakat. Karena itu, sinergi antara Pengurus Pusat dan seluruh pengurus wilayah menjadi kunci dalam mewujudkan visi dan misi organisasi secara berkelanjutan. Pada agenda pengukuhan tersebut, PW IPHI Provinsi Nusa Tenggara Timur diwakili oleh  Hj. Nurni H. Amiruddin, S.Ag., M.Pd.I  yang hadir sebagai perwakilan wilayah. Kehadiran perwakilan dari NTT menjadi bagian dari partisipasi PW IPHI NTT dalam mengikuti agenda nasional organisasi sekaligus mempererat koordinasi dengan jajaran Pengurus Pusat serta pengurus wilayah dari berbagai provinsi. Prosesi pengukuhan Pengurus Pusat IPHI Masa Bakti 2026–2031 berlangsung mulai pukul 09.00 hingga 12.00 WIB. Rangkaian acara diawali dengan registrasi tamu undangan, pembukaan, pembacaan Kalam Ilahi, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars IPHI, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Surat Keputusan Pengurus Pusat, pembacaan ikrar pengurus, penandatanganan berita acara, penyerahan Pataka IPHI kepada Ketua Umum, sambutan para tokoh nasional, hingga penutupan dan ramah tamah. Bagi keluarga besar PW IPHI NTT, pengukuhan kepengurusan baru menjadi momentum memperkuat sinergi antara Pengurus Pusat dan seluruh pengurus wilayah dalam membangun IPHI yang semakin solid, profesional, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Di bawah kepemimpinan Dr. Ir. H. Erman Suparno, MBA., M.Si., diharapkan IPHI mampu menghadirkan program-program yang inovatif, memperkuat ukhuwah Islamiyah, meningkatkan kualitas pembinaan jamaah haji, serta menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun kehidupan keagamaan di Indonesia. Mengusung semangat “Haji Mabrur Sepanjang Hayat”, keluarga besar PW IPHI Provinsi Nusa Tenggara Timur menyatakan kesiapan untuk terus bersinergi dan mendukung berbagai program Pengurus Pusat IPHI demi terwujudnya organisasi yang semakin kuat, profesional, serta memberikan manfaat yang nyata bagi umat dan bangsa. (nsl)

Akhiri Dualisme! IPHI Kaltim dan Samarinda Kini Resmi Bergabung dengan IPHI Pimpinan Erman Soeparno

Akhiri Duo

Iphintt.or.id – Polemik kepengurusan yang selama ini mewarnai Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) di Kalimantan Timur akhirnya mencapai titik penyelesaian. Setelah sempat mengalami dualisme, IPHI Provinsi Kalimantan Timur dan IPHI Kota Samarinda kini resmi berada dalam satu barisan di bawah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) IPHI pimpinan Erman Soeparno. Penyatuan tersebut menjadi momentum penting bagi penguatan organisasi di daerah sekaligus menegaskan berakhirnya perbedaan kepengurusan yang sebelumnya sempat terjadi. Kepastian itu disampaikan dalam pertemuan yang berlangsung di Samarinda pada Selasa (26/8/2025), di mana pengurus IPHI Kalimantan Timur menegaskan bahwa kepengurusan yang mereka jalankan telah memperoleh Surat Keputusan (SK) resmi dari DPP IPHI. Ketua DPD IPHI Kalimantan Timur, Surpani Sulaiman, mengatakan bahwa dengan diterbitkannya SK dari DPP IPHI pimpinan Erman Soeparno, maka tidak ada lagi dualisme dalam tubuh organisasi di Kalimantan Timur maupun Kota Samarinda. Seluruh jajaran pengurus diharapkan dapat mengedepankan semangat persaudaraan dan bersama-sama membangun organisasi agar semakin bermanfaat bagi umat. Menurutnya, IPHI sebagai wadah berhimpunnya para haji memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga ukhuwah, memperkuat nilai-nilai kemabruran haji sepanjang hayat, serta menjadi mitra pemerintah dalam berbagai program pembinaan masyarakat. Karena itu, seluruh perbedaan yang pernah terjadi diharapkan dapat diakhiri demi kemajuan organisasi. Ketua DPC IPHI Kota Samarinda, Sri Agustina, juga menyambut baik berakhirnya dualisme tersebut. Ia menegaskan bahwa pihaknya segera melakukan konsolidasi internal sekaligus menyusun kepengurusan secara lengkap agar roda organisasi dapat berjalan lebih efektif. Selain melakukan penguatan internal, pengurus juga akan menjalin koordinasi dengan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkenalkan kepengurusan yang telah memperoleh legitimasi dari DPP IPHI, sekaligus memperkuat sinergi dalam mendukung berbagai program sosial, keagamaan, dan pembinaan jamaah haji. Dalam waktu dekat, DPD IPHI Kalimantan Timur juga akan menggelar pengukuhan pengurus di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Pengukuhan tersebut diharapkan menjadi awal lahirnya organisasi yang semakin solid, profesional, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Pengurus juga menegaskan komitmennya menjaga marwah organisasi. Apabila masih terdapat pihak-pihak yang mengatasnamakan IPHI tanpa memiliki legalitas dari DPP IPHI, maka persoalan tersebut akan diselesaikan sesuai mekanisme organisasi dan ketentuan hukum yang berlaku. Berakhirnya dualisme di Kalimantan Timur menjadi kabar menggembirakan bagi keluarga besar IPHI di seluruh Indonesia. Penyatuan ini diharapkan semakin memperkuat langkah organisasi di bawah kepemimpinan Ketua Umum DPP IPHI Erman Soeparno dalam mewujudkan IPHI sebagai organisasi yang modern, profesional, serta berperan aktif dalam pembinaan haji mabrur sepanjang hayat dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan bersatunya kepengurusan di Kalimantan Timur dan Samarinda, IPHI diharapkan dapat lebih fokus menjalankan program-program strategis yang berorientasi pada peningkatan kualitas pembinaan anggota, pemberdayaan umat, penguatan ukhuwah Islamiyah, serta kontribusi nyata dalam pembangunan bangsa melalui semangat pengabdian para alumni haji  (NSL).  

Persiapan Haji 2027 Dimulai, Kemenhaj Ajukan Dana Awal Rp4 Triliun

4 M

Iphintt.or.id – Persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 mulai dilakukan lebih awal oleh pemerintah. Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mengajukan persetujuan kepada DPR RI untuk pencairan dana awal sebesar Rp4 triliun sebagai bagian dari upaya memastikan ketersediaan berbagai layanan utama bagi jemaah Indonesia di Arab Saudi. Dana tersebut nantinya akan digunakan sebagai pembayaran uang muka untuk kebutuhan layanan haji, mulai dari penyediaan tenda di kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina, akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga berbagai layanan pendukung lainnya. Pengajuan dana awal ini dilakukan agar pemerintah memiliki ruang lebih besar dalam melakukan pemesanan dan pengamanan layanan sebelum memasuki musim haji 2027. Kemenhaj menjelaskan, mekanisme penyediaan layanan haji di Arab Saudi membutuhkan proses perencanaan dan kontrak yang dilakukan jauh hari sebelumnya. Karena itu, pembayaran uang muka menjadi salah satu tahapan penting untuk memastikan Indonesia memperoleh layanan yang sesuai dengan kebutuhan jumlah jemaah yang akan diberangkatkan. Dengan jumlah jemaah Indonesia yang menjadi salah satu terbesar di dunia, pemerintah perlu melakukan persiapan secara matang agar seluruh kebutuhan pelayanan dapat tersedia tepat waktu. Pengadaan layanan yang dilakukan lebih awal juga diharapkan memberikan peluang bagi Indonesia untuk memperoleh kualitas layanan yang lebih baik serta memiliki posisi negosiasi yang lebih kuat dengan para penyedia layanan di Arab Saudi. Usulan pencairan dana awal tersebut masih menunggu persetujuan DPR RI sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemenhaj memastikan seluruh proses pengelolaan anggaran akan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan mengikuti mekanisme pengawasan yang telah ditetapkan. Selain untuk menjamin kesiapan operasional, langkah tersebut juga menjadi bagian dari transformasi tata kelola penyelenggaraan haji nasional. Pemerintah terus mendorong agar pelayanan haji tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan teknis jemaah, tetapi juga mengedepankan efisiensi, kualitas layanan, dan kepastian penyelenggaraan. Persiapan haji yang dilakukan lebih dini juga sejalan dengan upaya pemerintah membangun ekosistem haji dan umrah nasional yang lebih kuat. Pengembangan ekosistem tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari regulasi, layanan keuangan syariah, industri pendukung haji, hingga peningkatan kualitas pelayanan jemaah. Sebelumnya, pemerintah juga mulai memperkuat fondasi ekonomi haji melalui penyusunan regulasi terkait ekosistem ekonomi haji dan umrah. Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan tata kelola yang lebih terintegrasi sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat Indonesia. Bagi jemaah, kepastian persiapan sejak awal menjadi faktor penting dalam mewujudkan penyelenggaraan haji yang aman, nyaman, dan berkualitas. Dengan perencanaan yang lebih matang, pemerintah berharap seluruh rangkaian ibadah haji tahun 2027 dapat berjalan lebih baik dan memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah Indonesia.(nsl)

BSI Berangkatkan 50 Nasabah Tabungan Haji, Perkuat Ekosistem Haji dan Umrah Nasional

bsi berangkatkan 5o haj

Iphintt.or.id – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) terus memperkuat komitmennya dalam mendukung pengembangan ekosistem haji dan umrah nasional. Salah satu wujud nyata komitmen tersebut adalah dengan memberangkatkan 50 nasabah Tabungan Haji BSI terpilih ke Tanah Suci sebagai bentuk apresiasi atas loyalitas sekaligus upaya meningkatkan literasi masyarakat terhadap pentingnya perencanaan ibadah haji sejak dini. Program apresiasi ini menjadi bagian dari strategi BSI untuk mendorong semakin banyak masyarakat mempersiapkan perjalanan ibadah haji melalui perencanaan keuangan yang matang. Sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, BSI menilai penguatan ekosistem haji tidak hanya berkaitan dengan layanan perbankan, tetapi juga mencakup edukasi, pendampingan, hingga penyediaan berbagai solusi keuangan syariah yang mendukung kebutuhan calon jemaah. Direktur Sales & Distribution BSI Anton Sukarna mengatakan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan layanan haji dan umrah mengingat jumlah penduduk muslim yang besar serta tingginya minat masyarakat untuk menunaikan ibadah ke Tanah Suci. Karena itu, BSI terus menghadirkan berbagai inovasi agar masyarakat dapat mempersiapkan biaya haji secara lebih mudah, aman, dan terencana. Menurut Anton, Tabungan Haji BSI tidak hanya menjadi instrumen untuk mengumpulkan dana, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun budaya perencanaan keuangan syariah di tengah masyarakat. Melalui produk tersebut, nasabah dapat menabung secara bertahap hingga memenuhi persyaratan setoran awal untuk memperoleh nomor porsi haji. Selain memberikan kemudahan dalam menabung, BSI juga terus mengembangkan layanan digital yang terintegrasi dengan sistem penyelenggaraan haji nasional. Integrasi tersebut memungkinkan proses pendaftaran haji berlangsung lebih praktis, transparan, dan efisien sehingga memberikan kenyamanan bagi calon jemaah. Program pemberangkatan 50 nasabah terpilih juga menjadi bentuk penghargaan kepada nasabah yang secara konsisten mempercayakan perencanaan ibadah hajinya kepada BSI. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk mulai mempersiapkan biaya haji sejak usia produktif mengingat masa tunggu keberangkatan haji di Indonesia yang relatif panjang. Saat ini, BSI merupakan salah satu bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPS-BPIH) yang dipercaya pemerintah. Peran tersebut menempatkan BSI sebagai salah satu institusi strategis dalam mendukung penyelenggaraan ibadah haji melalui layanan keuangan syariah yang terintegrasi dengan ekosistem haji nasional. Penguatan ekosistem haji juga sejalan dengan arah kebijakan pemerintah yang tengah menyiapkan regulasi untuk mengoptimalkan potensi ekonomi haji dan umrah. Sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, penyelenggara perjalanan ibadah, dan pelaku usaha diharapkan mampu menciptakan ekosistem yang semakin kuat sehingga manfaat ekonomi dari penyelenggaraan haji dan umrah dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat Indonesia. Bagi daerah, termasuk Nusa Tenggara Timur, penguatan ekosistem tersebut membuka peluang bagi peningkatan literasi keuangan syariah sekaligus mendorong semakin banyak masyarakat mempersiapkan ibadah haji melalui tabungan yang terencana. Di sisi lain, pelaku usaha lokal juga berpeluang menjadi bagian dari rantai pasok kebutuhan jemaah, mulai dari produk halal, perlengkapan ibadah, hingga berbagai layanan pendukung lainnya. Melalui berbagai inovasi layanan dan program apresiasi kepada nasabah, BSI berharap dapat terus berkontribusi dalam meningkatkan jumlah masyarakat yang siap berhaji secara finansial sekaligus mendukung terwujudnya ekosistem haji dan umrah Indonesia yang semakin kuat, inklusif, dan berkelanjutan.(nsl) Sumber: Internet

Kemenhaj Siapkan Payung Hukum Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah, Dorong Manfaat Ekonomi Nasional

Kemenhaj Siapkan Payung Hukum scaled

Iphintt.or.id – Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) terus memperkuat tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dan umrah dengan menyiapkan payung hukum bagi pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umrah. Langkah ini diwujudkan melalui penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penyelenggaraan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah yang diharapkan menjadi landasan hukum dalam mengintegrasikan berbagai sektor pendukung penyelenggaraan ibadah haji secara lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Penyusunan RPP tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan berbagai kementerian, lembaga, akademisi, dan para pemangku kepentingan. Regulasi ini merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden untuk memperkuat ekosistem ekonomi haji sehingga tidak hanya berorientasi pada pelayanan ibadah, tetapi juga mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi Indonesia. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah, Cecep Khairul Anwar, mengatakan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan ekonomi haji mengingat jumlah jemaah haji dan umrah asal Indonesia merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Menurutnya, potensi tersebut perlu didukung oleh regulasi yang mampu mengintegrasikan seluruh rantai penyelenggaraan, mulai dari penyediaan layanan, logistik, transportasi, akomodasi, konsumsi, hingga pemberdayaan pelaku usaha nasional. Ia menjelaskan, RPP tersebut diharapkan menjadi dasar hukum yang mampu menciptakan tata kelola penyelenggaraan haji dan umrah yang lebih terintegrasi sekaligus membuka ruang bagi tumbuhnya berbagai sektor usaha yang berkaitan dengan kebutuhan jemaah. Dengan demikian, nilai ekonomi yang selama ini dinikmati pihak luar dapat semakin banyak dirasakan oleh pelaku usaha di dalam negeri. Dalam pembahasannya, pemerintah juga mengkaji berbagai aspek strategis, di antaranya pengelolaan kontrak layanan multiyears, integrasi sistem pelayanan dengan platform digital Nusuk milik Pemerintah Arab Saudi, penguatan sistem administrasi, pengelolaan logistik, serta pengembangan industri pendukung yang memiliki keterkaitan langsung dengan penyelenggaraan haji dan umrah. Direktur Standardisasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah, Nur Rokhma Muliana, menyampaikan bahwa penyusunan regulasi dilakukan agar mampu menjawab tantangan penyelenggaraan haji dan umrah yang terus berkembang. Menurutnya, regulasi harus mampu mengikuti perkembangan teknologi, meningkatkan kualitas pelayanan, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan. Penyusunan RPP tersebut juga melibatkan Kementerian Hukum untuk memastikan seluruh substansi yang diatur selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Kolaborasi lintas kementerian dan lembaga dinilai menjadi faktor penting karena penyelenggaraan haji dan umrah melibatkan banyak institusi, baik di Indonesia maupun di Arab Saudi. Pengembangan ekosistem ekonomi haji juga dipandang sebagai peluang besar bagi pelaku usaha nasional, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Berbagai produk dalam negeri, seperti makanan olahan, busana muslim, perlengkapan ibadah, produk kesehatan, hingga jasa pendukung perjalanan memiliki peluang untuk menjadi bagian dari rantai pasok kebutuhan jemaah apabila memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Bagi daerah, termasuk Nusa Tenggara Timur, kebijakan ini membuka kesempatan lebih luas bagi pelaku UMKM untuk memperluas pasar melalui sektor haji dan umrah. Dengan jumlah jemaah Indonesia yang mencapai ratusan ribu orang setiap tahun, penguatan ekosistem ekonomi haji diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan daya saing produk dalam negeri di pasar internasional. Melalui penyusunan RPP ini, pemerintah berharap penyelenggaraan haji dan umrah tidak hanya semakin profesional dan terintegrasi, tetapi juga mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. Kehadiran regulasi tersebut diharapkan menjadi fondasi dalam membangun ekosistem ekonomi haji yang berdaya saing, memberikan nilai tambah bagi pelaku usaha nasional, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai negara dengan jumlah jemaah haji terbesar di dunia.

Pimpinan Wilayah IPHI NTT Sampaikan Ucapan Selamat dan Sukses atas Pelaksanaan MTQ ke-XXXI Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026

selamat mtq

iphintt.or.id – Pimpinan Wilayah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Nusa Tenggara Timur (PW IPHI NTT) menyampaikan ucapan selamat dan sukses atas terselenggaranya Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-XXXI Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Perhelatan keagamaan ini dinilai sebagai momentum penting untuk memperkuat syiar Islam, meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap Al-Qur’an, serta mempererat persaudaraan dan kerukunan di tengah keberagaman masyarakat Nusa Tenggara Timur. Ketua PW IPHI NTT periode 2026 – 2031, Drs. H. Jamaluddin Ahmad, MM, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi NTT, Kementerian Agama, Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ), pemerintah kabupaten/kota, panitia pelaksana, dewan hakim, serta seluruh kafilah yang telah berkontribusi menyukseskan pelaksanaan MTQ ke-XXXI tingkat provinsi tersebut. Menurutnya, tema yang diusung dalam MTQ tahun ini, “Menebar Cahaya Al-Qur’an, Ayo Bangun NTT Menuju Masyarakat Maju, Cerdas, Sejahtera, dan Berkelanjutan”, sangat relevan dengan semangat pembangunan daerah yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan dan moralitas. Tema tersebut mencerminkan harapan agar Al-Qur’an tidak hanya dibaca dan dilombakan, tetapi juga menjadi sumber inspirasi dalam membangun kehidupan masyarakat yang lebih berkualitas dan berkeadaban. “PW IPHI NTT mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan MTQ ke-XXXI Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kami menyambut baik tema yang diangkat tahun ini karena mengandung pesan yang sangat kuat tentang pentingnya menjadikan Al-Qur’an sebagai cahaya dan pedoman dalam membangun masyarakat yang maju, cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan,” ujar Drs. H. Jamaluddin Ahmad, MM. Ia menegaskan bahwa MTQ bukan sekadar ajang kompetisi untuk mencari qari, qariah, hafiz, dan hafizah terbaik. Lebih dari itu, MTQ merupakan sarana pembinaan umat yang memiliki nilai strategis dalam menanamkan karakter Qurani, memperkuat akhlak generasi muda, serta mendorong lahirnya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, toleransi, kerja keras, dan tanggung jawab. Menurut Jamaluddin, semangat “Menebar Cahaya Al-Qur’an” harus diterjemahkan dalam kehidupan nyata melalui peningkatan kualitas pendidikan, penguatan etika sosial, pengembangan sumber daya manusia, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerah. Dengan demikian, nilai-nilai Al-Qur’an dapat memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan Nusa Tenggara Timur yang semakin maju dan berdaya saing. Ia juga berharap MTQ ke-XXXI menjadi sarana mempererat ukhuwah Islamiyah dan memperkuat harmoni sosial di tengah masyarakat NTT yang dikenal memiliki kehidupan keberagaman yang rukun dan damai. Kehadiran para peserta dari berbagai kabupaten dan kota di NTT menunjukkan semangat persatuan serta komitmen bersama dalam mengembangkan syiar Islam yang moderat dan membawa rahmat bagi seluruh masyarakat. “Melalui MTQ ini, kita berharap lahir generasi Qurani yang tidak hanya berprestasi dalam perlombaan, tetapi juga mampu menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mereka adalah aset daerah yang diharapkan dapat menjadi agen perubahan dalam mewujudkan NTT yang lebih baik di masa depan,” tambahnya. PW IPHI NTT meyakini bahwa keberhasilan pelaksanaan MTQ akan memberikan dampak positif bagi penguatan kehidupan keagamaan dan pembangunan karakter masyarakat. Oleh karena itu, seluruh elemen umat Islam diajak untuk menjadikan momentum MTQ sebagai sarana meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai Al-Qur’an dalam kehidupan sehari-hari. Di akhir pernyataannya, Drs. H. Jamaluddin Ahmad, MM kembali menyampaikan doa dan harapan agar seluruh rangkaian kegiatan MTQ ke-XXXI Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur berjalan lancar, sukses, dan membawa keberkahan bagi seluruh masyarakat. “Selamat dan Sukses atas Pelaksanaan MTQ ke-XXXI Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menebar Cahaya Al-Qur’an, Ayo Bangun NTT Menuju Masyarakat Maju, Cerdas, Sejahtera, dan Berkelanjutan. Semoga Allah SWT meridai setiap ikhtiar dan langkah kita dalam membumikan nilai-nilai Al-Qur’an demi kemajuan Nusa Tenggara Timur.” Drs. H. Jamaluddin Ahmad, MM Ketua PW IPHI Nusa Tenggara Timur

Masih Dirawat di Arab Saudi, 120 Jemaah Haji Indonesia Tunggu Izin Medis untuk Pulang

menteri211

iphintt.or.id – Sebanyak 120 jemaah haji Indonesia hingga Selasa (23/6/2026) masih menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit di Arab Saudi. Pemerintah memastikan seluruh jemaah yang masih dirawat tetap mendapatkan pendampingan hingga dinyatakan layak terbang dan dapat dipulangkan ke Tanah Air. Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Mochamad Irfan Yusuf, mengatakan para jemaah tersebut saat ini berada dalam pengawasan tim medis dan petugas haji Indonesia yang masih bertugas di Arab Saudi. Menurutnya, proses pemulangan akan dilakukan setelah kondisi kesehatan jemaah dinyatakan memenuhi syarat untuk melakukan perjalanan udara. “Pemerintah tidak akan meninggalkan jemaah yang masih dirawat. Mereka tetap menjadi tanggung jawab pemerintah hingga kembali ke Indonesia,” ujar Irfan Yusuf sebagaimana dikutip dari keterangan resmi, Selasa (23/6/2026). Ia menjelaskan, petugas kesehatan terus berkoordinasi dengan rumah sakit setempat guna memantau perkembangan kondisi para jemaah. Setelah memperoleh rekomendasi medis, jemaah akan dipulangkan secara bertahap sesuai kondisi masing-masing. Selain memastikan pelayanan terhadap jemaah yang masih menjalani perawatan, pemerintah juga terus melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Salah satu fokus evaluasi adalah penguatan aspek istitha’ah kesehatan atau kemampuan kesehatan calon jemaah sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Data penyelenggaraan haji tahun ini menunjukkan jumlah jemaah haji Indonesia yang wafat mencapai 350 orang. Meski demikian, angka tersebut tercatat lebih rendah dibandingkan musim haji tahun sebelumnya. Pemerintah menilai hasil tersebut menunjukkan adanya perbaikan dalam aspek layanan kesehatan, meskipun masih memerlukan penyempurnaan pada masa mendatang. Sementara itu, proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berlangsung. Hingga 23 Juni 2026, sebanyak 149.726 jemaah yang tergabung dalam 387 kelompok terbang (kloter) telah tiba kembali di Tanah Air. Adapun sejumlah kloter lainnya masih berada di Madinah dan dijadwalkan pulang secara bertahap dalam beberapa hari ke depan. Pemerintah berharap seluruh rangkaian pemulangan jemaah haji tahun 2026 dapat berjalan lancar, termasuk bagi jemaah yang saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit Arab Saudi. Pendampingan dan pelayanan kesehatan akan terus diberikan hingga seluruh jemaah kembali ke Indonesia dengan selamat. (nsl)

Bandara El Tari Kupang Matangkan Persiapan Kepulangan Jemaah Haji NTT, Layanan Terpadu Dipastikan Siap

bandara eltari

iphintt.or.id — Bandar Udara Internasional El Tari Kupang terus mematangkan kesiapan operasional dalam menyambut kepulangan jemaah haji asal Nusa Tenggara Timur (NTT) yang dijadwalkan tiba secara bertahap pada 23 hingga 25 Juni 2026. Persiapan ini dilakukan melalui koordinasi lintas sektor guna memastikan seluruh proses kepulangan berjalan lancar, aman, dan nyaman. Dalam rangka memastikan kesiapan tersebut, pihak pengelola bandara bersama Kementerian Haji dan Umrah Kantor Wilayah NTT serta seluruh pemangku kepentingan telah menggelar Rapat Koordinasi Teknis Rencana Operasi Kepulangan Jemaah Haji. Rapat ini menjadi bagian penting dalam penyusunan alur pelayanan, pengaturan jalur kedatangan, hingga skema distribusi jemaah berdasarkan domisili setibanya di Kupang. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional El Tari Kupang, Teguh Darmawan Saiman, menegaskan bahwa koordinasi teknis ini merupakan langkah krusial untuk memastikan kesiapan seluruh fasilitas dan personel di lapangan. “Kami telah melaksanakan rapat koordinasi teknis guna membahas persiapan akhir menjelang kepulangan jemaah haji, termasuk pengecekan jalur pelayanan agar proses kedatangan dapat berjalan tertib dan cepat,” ujarnya. Berdasarkan rencana operasional, seluruh jemaah haji asal NTT akan diberangkatkan terlebih dahulu dari Surabaya menuju Kupang. Setibanya di Bandara El Tari, para jemaah akan diarahkan melalui jalur pelayanan yang telah dipisahkan berdasarkan wilayah domisili. Jemaah yang berasal dari luar Pulau Timor akan difasilitasi penerbangan lanjutan menuju daerah masing-masing, sementara jemaah dari Kota Kupang dan sekitarnya akan langsung menuju Asrama Haji. Skema ini dirancang untuk mempercepat proses transisi dari bandara menuju daerah asal, sekaligus mengurangi kepadatan di area terminal kedatangan. Selain itu, pihak bandara juga mengimbau keluarga jemaah untuk tidak melakukan penjemputan langsung di area bandara. Keluarga diharapkan menunggu di Asrama Haji Kupang sebagai titik akhir penyambutan guna menjaga ketertiban dan menghindari penumpukan massa di kawasan bandara. Langkah antisipatif ini melanjutkan pola koordinasi yang sebelumnya juga berhasil diterapkan pada fase keberangkatan jemaah haji NTT 2026, di mana sinergi antara Angkasa Pura Indonesia, Kementerian Haji dan Umrah, TNI AU Lanud El Tari, serta berbagai instansi terkait berhasil menciptakan layanan yang tertib dan terorganisir. Sejumlah sumber juga mencatat bahwa Bandara El Tari Kupang terus memperkuat sistem layanan terpadu, termasuk pengaturan alur penumpang, penambahan personel keamanan, hingga penyediaan fasilitas khusus jemaah haji untuk menjamin kenyamanan dan kecepatan pelayanan selama periode operasional khusus ini. Dengan berbagai kesiapan tersebut, Bandara El Tari Kupang optimistis proses kepulangan jemaah haji NTT tahun ini dapat berjalan lancar, humanis, dan penuh kekhidmatan, sekaligus menjadi wujud nyata pelayanan publik yang semakin baik di sektor transportasi udara di Nusa Tenggara Timur. (nsl)

Jemaah Haji NTT Segera Tiba di Kupang, Berikut Jadwal Lengkapnya

kedatangan jamaah haji ntt

iphintt.or.id – Kabar gembira bagi keluarga jemaah haji asal Nusa Tenggara Timur (NTT). Setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci, para jemaah secara bertahap mulai kembali ke daerah asal masing-masing. Berdasarkan informasi yang disampaikan Kementerian Haji Provinsi NTT, jemaah yang tiba melalui Debarkasi Surabaya akan diterbangkan menuju Kupang sesuai jadwal yang telah ditetapkan panitia. Untuk kelompok jemaah yang tiba pada 24 Juni 2026, pesawat dijadwalkan berangkat dari Surabaya pukul 09.00 WIB dan tiba di Bandara El Tari Kupang sekitar pukul 14.00 WITA. Setibanya di Kupang, seluruh jemaah tidak langsung dijemput di bandara, melainkan akan diantar menggunakan bus menuju Asrama Haji Kupang untuk menjalani proses penerimaan dan pendataan oleh Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Provinsi NTT. Karena itu, keluarga jemaah diimbau untuk melakukan penjemputan di Asrama Haji Kupang dan tidak menunggu di area bandara. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kelancaran arus kedatangan serta memudahkan proses pelayanan kepada para jemaah yang baru saja menempuh perjalanan panjang dari Arab Saudi. Menurut jadwal resmi yang dikeluarkan PPIH Provinsi NTT, sebagian besar jemaah akan tiba melalui Kupang sebelum melanjutkan perjalanan ke kabupaten dan kota asal masing-masing menggunakan pesawat, kapal laut, travel maupun transportasi darat. Beberapa daerah yang telah memiliki jadwal lanjutan antara lain Alor, Belu, Ende, Flores Timur, Lembata, Malaka, Nagekeo, Ngada, Rote Ndao, Sikka, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Kota Kupang dan Kabupaten Kupang. Sementara itu, jemaah asal wilayah Manggarai Raya dan Sumba memiliki jalur pemulangan tersendiri melalui Labuan Bajo dan Tambolaka. Berikut lampiran jadwal lengkap pemulangan Jemaah Haji NTT Tahun 1447 H/2026 M yang diterbitkan oleh PPIH Provinsi NTT. (nsl)